Matinya Orang Kaya Maluku

Bapa Husein duduk di kursi kayu samping mall tua, Ambon Plaza. Keringatnya membasahi kaos singlet putihnya. Ia tampak terbiasa menahan hawa kota Ambon yang lembab dan panas. Dulu, dia adalah salah satu orang kaya di Tulehu. Ia pemilik salah satu bioskop di daerah tersebut, sebelum gulung tikur karena badai krisis ekonomi 1998. Ia kini berjualan pakaian dan celana yang diambilnya dari grosir di Jakarta.

Beta hampir tidak dapat tempat untuk berjualan di dalam pasar, semuanya sudah dikuasai oleh pendatang” ujarnya pada suatu siang.

Keringat basah di dahinya. Ia mengeluarkan data-data lusuh dari balik laji meja kerjanya.

Coba kamu perhatikan, beta punya data, ada sekitar seribuan orang lebih di pasar Mardika dan Batu Merah, dan hanya ada berapa gelintir pedagang asli Maluku, sisanya? Semuanya orang keturunan Sulawesi. Kami sudah tidak punya tempat lagi di Negeri kami sendiri”.

Pasar Mardika dan Batu Merah adalah dua pasar terbesar di kota Ambon yang dihuni lebih dari 1200 pedagang, dan 90%nya dikuasai oleh pedagang Buton, Sulawesi Tenggara.

Bapa Husein mewakili sejarah panjang dari matinya klas pedagang di Maluku, yang dikuasai oleh “pendatang” dari Bugis, Buton, Makassar, Arab dan Cina sejak pertengahan abad 19. Klas pedagang inilah yang mempunyai peran menjalankan roda ekonomi di hampir semua kepulauan Maluku. Etnis Cina menguasai perdagangan kopra, keturunan Arab menguasai perdagangan hasil laut, sedangkan Buton dan Bugis memenuhi sektor pertukaran rempah-rempah. Orang Maluku menyebut klas pedagang ini sebagai “orang dagang” yang mempunyai dua arti sekaligus, orang yang menjual barang dan orang yang berasal dari luar Maluku (outsiders). Pertanyaannya, sejak kapan orang Maluku menyebut orang dagang sebagai orang luar? Maluku sendiri mempunyai tradisi dagang yang panjang, seperti papalele (penjaja barang keliling, dilakukan oleh perempuan). Sedangkan klas pedagang yang erat kaitannya dengan kekuasaan politik disebut juga dengan orang kaya.

Siapakah orang Kaya Maluku?

Orang kaya adalah istilah untuk saudagar atau pedagang di Maluku. Istilah ini juga mengacu pada raja atau para pemimpin politik lokal, seperti kolano dan sengadji di Ternate. Dalam berbagai dokumen Portugis, istilah ini tidak begitu dikenal. Baru dalam catatan VOC, istilah “orang kaya” mulai muncul. Definisi ini diambil dari rumpun bahasa Melayu. Rumphius, peneliti botani, telah menggunakan istilah orang kaya dalam catatannya ketika menggambarkan para pemimpin politik, pedagang dan makelar (middlemen) di Seram Laut, Keffing, Gorom, Guli-Guli dan Heraliu. Sedangkan di Banda, catatan J Villiers dalam “Trade and Society in the Banda Islands in the Sixteenth Century” (1981) menyebut orang kaya Banda sebagai “aristocrat mercantil” atau bersifat oligarkis karena sumber kekayaan mereka tidak lepas dari modal politik sebagai penguasa di satu wilayah. Mengacu pada definisi antropolog, karakter ini orang kaya ini sesuai dengan istilah orang besar atau big man. Orang kaya juga disebut dengan chiefs atau pemuka adat. Namun, di beberapa daerah pesisir Maluku, orang kaya juga mengacu kepada syahbandar, orang yang mengatur tata komunitas perdagangan di pelabuhan.

Sedangkan di Gorom misalnya, sebutan untuk orang kaya mengacu kepada anak raja. Roy Ellen menyebutkan bahwa gelar orang kaya telah ada sejak pertengahan abad 17 (1653), sebagai sebutan untuk orang-orang di Seram Tenggara yang berdagang dengan orang Papua bagian Barat daya (Sorong). Sedangkan di Ternate dan Tidore, gelar orang kaya ini cenderung disematkan pula pada orang-orang yang berpangkat, “jojau”, “sengaji”, “korano”.

Gelar raja yang bersifat menurun, juga dapat diberikan dari orang kaya. Hal ini dapat ditemui di Seram Tenggara, misalnya Kilmuri, Amsakeru, Kataloka dan juga Hitu. Benda Beckmann, antropolog hukum yang melakukan penelitian di Hila, melaporkan bahwa orang kaya mempunyai tiga peranan sekaligus, yakni mereka yang memegang kekuatan politik, spiritual dan ekonomi. Beckmann menggambarkan figur Hasan Suleiman, anak dari Entje Tai yang hidup di abad 18. Suleiman mendapatkan gelar sebagai orang kaya pada tahun 1707 karena ia dianggap punya peran penting sebagai penghubung dengan VOC dalam mengatur sistem bisnis cengkeh di Hila. Suleiman hanya mempunyai satu anak perempuan dari satu istrinya, Mahu. Dengan segala kemakmurannya dalam dunia politik dan perdagangan, ia juga sangat memperhatikan pertanian. Karena posisinya sebagai pemimpin politik, ia mempunyai kuasa atas tanah di Hila.

Sebagai orang kaya, jejak kemakmuran Hasan Suleiman dapat ditemui dalam catatan-catatan surat warisan yang ia tulis dan beberapa budak yang ia bebaskan. Suleiman meninggal pada tahun 1726. Anak perempuan dan suaminya mewarisi kekayaan Suleiman dan mereka bersengketa dengan anak angkat ayahnya, bernama Jusuf Abdul Rachman. Tjili Hajat, putra Jusuf Abdul Rachman kemudian juga dinobatkan sebagai orang kaya karena mewarisi perkebunan ayahnya. Dari cerita Suleiman ini, dapat kita lihat bahwa aset dan warisan jelas menunjukkan bahwa orang kaya dapat bersifat turun temurun.

Sedangkan di Ambon, orang kaya adalah gelar yang mengacu pada pemimpin tradisional seperti upu atau kepala negeri. Kata “orang kaya”, sebagaimana juga “raja” berasal dari bahasa Melayu. Dalam bahasa Melayu orang kaya disebut juga “orang berada” yang sering juga menjadi pegawai tinggi dalam istana. Orang kaya, dengan demikian, mengacu pada orang yang mempunyai kekuasaan politik, sekaligus mempunyai harta benda lebih. Dalam etnografinya tentang Seram Barat, Adolf Jensen (1948) mendefinisikan orang kaya sebagai “kepala desa”. Indikasi dari orang kaya yang paling terlihat adalah pada properti yang dimilikinya, seperti pakaian, jumlah pohon (termasuk tanah), uang logam. Orang kaya menggunakan pakaian model eropa, dengan bahan kain satin berwarna biru dan ekor panjang di belakangnya. Kancing-kancing berukuran besar. Gelang dan berbagai manik-manik.

1-hitu-l-raja-negeri-hitulama-zalhana-pellu-dan-kepala-desa-galala-johan-van-capelle

(Raja Negeri Hitulama, Zalhana Pelu, dan Kepala Desa Galala, Johan van Capelle)

Dalam definisi yang paling mutakhir, orang kaya juga mengacu kepada pedagang. Dianggap demikian, karena merekalah orang yang membawa barang-barang impor dari luar ke Maluku, seperti senjata, jaket, penutup kepala, karpet dll, yang dipertukarkan dengan hasil hutan dan rempah-rempah. Definisi ini melihat orang kaya dari perspektif sosiolog Weberian, dimana orang menjadi kaya karena benar-benar hasil usahanya dalam memutar modal dan terlepas dari modal warisan yang ia miliki, seperti raja misalnya. Definisi yang bersifat sekuler ini membuat karakter orang kaya sama dengan orang dagang (outsiders). Orang dagang yang tidak mempunyai ikatan dengan masyarakat dan nilai sosialnya. Karena itu, definisi ini mengacu pada klas pedagang etnis Cina, Buton, Arab, Bugis dan Makassar. Pertanyaannya, kemanakah orang kaya “asli Maluku” pada saat ini?

Pembasmian Orang Kaya

Tradisi berdagang orang Maluku sesungguhnya jauh lebih panjang dari tradisi menjadi pegawai, guru ataupun profesi lainnya. Matinya klas pedagang di Maluku tentu berkaitan erat dengan kolonialisme. Cerita tentang pembantaian orang kaya yang paling klasik adalah di Banda pada 1621. Lebih dari 50 orang kaya Banda dan belasan ribu lainnya dibunuh. Hal ini karena frustasi VOC yang ingin segera memperlancar monopoli kepemilikan rempah dengan harga rendah di Pulau Banda.

Matinya klas pedagang pribumi ini sebenarnya bukan hanya terjadi di Maluku. Sejarawan Syed Farid Alatas, mengindikasikan bahwa berkurangnya klas pedagang ini bukan hanya terjadi di Maluku, tapi hampir di semua wilayah jajahan Hindia Belanda dan Melayu. Banyak pelabuhan dan perairan komersial yang mati sejak Belanda melarang para pedagang pribumi untuk berlayar keluar daerah mereka dan membatasinya hanya di perdagangan dalam satu kepulauan. Anne Booth, sejarawan ekonomi menyebut “Missed Opportunity” atau kesempatan yang hilang dari masa keemasan perdagangan antar pulau di jaman pra kolonial. Kolonisasi menyebabkan matinya pelabuhan-pelabuhan Makassar, Ambon dan Lombok. Di masa prakolonial, pelabuhan-pelabuhan ini menghubungkan langsung dengan bandar-bandar di semenanjung Malaya dan Singapura. Perairan Maluku dari Kei, Aru, Seram dan Banda terhubung dengan pedagang-pedagang Jawa, Melayu dan Arab. Selama musim angin timur, mereka menukarkan lada, pala, dan cengkeh dengan barang-barang modern seperti porcelain, katun, sutera, minuman keras dan beras. Eliminasi perdagangan Maluku secara gradual mengalami prosesnya sejak abad 17. Di awal abad 19, para pedagang Maluku berkurang jauh. Mereka yang terlibat dalam pertukaran menjadi lebih sedikit. Di saat yang sama, para pedagang Cina mulai datang membawa barang-barang dan mendominasi pasar.

Pelayan hongi atau yang dikenal dengan hongitochten membasmi skala perdagangan di Maluku. Kolonial Belanda tidak mengijinkan ekspansi ekspedisi perdagangan kecuali melalui ijin otoritas mereka. Hal ini menyebabkan pedagang tidak mampu memperluas skop perdagangan orang kaya Maluku. Semua perdagangan antar pulai diawasi. Belanda mengontrol semua aktivitas komunitas pedagang dalam hal transaksi keuangan, pengepakan skala besar dan pergerakan kapal-kapal jarak jauh. Hingga akhir abad 19, masuknya kapal uap kontrol di perairan Maluku menjadi semakin efektif. Perairan laut di Maluku, meminjam istilah Foucauldian, laut menjadi daerah “panopticon”. Gerak gerik pedagang dan komoditas perdagangan yang melintasi lautan diawasi dengan ketat. Definisi “barang selundupan” bukan dari jenis barang terlarang, melainkan kuota barang. Hal ini tentu mengekang orang kaya untuk melakukan ekspor impor dalam jumlah besar ke luar pulau, khususnya dari Maluku ke Makasar.

Orang kaya Maluku diharuskan berdagang hanya dengan VOC dan melaporkan para penyelundup yang menggelapkan cengkeh dan pala keluar perairan Maluku. Pelayaran hongi mengekang para pedagang lokal untuk berdagang pada jarak yang lebih pendek dari sebelumnya. Di abad 17, para pedagang di Seram Tenggara misalnya, mereka hanya melakukan pertukaran dengan masyarakat di Banda. Selebihnya dilarang. VOC tidak mengijinkan perdagangan dari Banda dengan Ambon atau Seram dengan Ambon.

Sejarawan Muridan, melaporkan bahwa matinya perdagangan di Seram Timur pada akhir tahun 1700an karena VOC memaksa empat orang kaya di Seram Timur: Raja Werinama, Orangkaya Seilor, Raja Kilmuri and Orang kaya Kelibon untuk menandatangani kesepakatan bahwa mereka harus berhenti melakukan aktivitas perdagangan dengan para pedagang asing. Para pedagang Seram Timur ini juga diharuskan untuk membatasi pertukaran mereka dengan para pedagang Buton, Bugis, Makasar dan Jawa. Setiap melakukan perdagangan mereka harus melewati ijin dari administrasi VOC. Antropolog, Michael Southon, peneliti masyarakat Buton di Sulawesi Tenggara, mencatat bahwa Belanda juga membatasi pergerakan antar pulau dari kepulauan Buton ke Maluku dan sebaliknya. Pada 1667, orang-orang Buton juga harus menandatangani kontrak perdagangan rempah dimana kuota budak dari Buton yang dipertukarkan dengan rempah-rempah tidak boleh lebih dari kuota yang telah ditentukan. Kurang lebih 135 budak pertahun.

Lebih buruknya lagi, para pedagang Seram Timur ini harus menjalankan monopoli produksi rempah dan pertukaran dalam aturan hongi tochten. Dilihat dari perspektif Foucauldian, pedagang pribumi bukan hanya menjadi objek dari aturan, tapi mereka sendiri yang juga menjalankan semua peraturan VOC, dengan kata lain mereka menjadi subjek atau pelaku dari aturan tersebut. Untuk mengontrol harga, para pedagang Seram Timur ini harus mengurangi produksi rempah. Jumlah pertukaran barang dan perdagangan rempah menurun jauh dibanding sebelum kedatangan VOC. Di kemudian hari, anihilisasi pedagang pribumi ini dikompensasi dengan tawaran-tawaran masuk menjadi pegawai. Munculnya birokrat atau administrator di kalangan orang Ambon yang dimulai pada akhir abad 19, seiring dengan krisis di kawasan desa-desa penghasil rempah di Maluku, sekaligus dibatasinya ruang gerak orang kaya di pedesaan.

Konteks Orang Kaya dalam Politik Kontemporer

Melihat matinya klas pedagang Maluku terjadi karena dua hal. Pertama, pembatasan-pembatasan kuota dan jarak perdagangan yang terjadi sejak masa kolonial. Kedua, karakter perdagangan yang dilepaskan dari ikatan sosialnya. Klas pedagang Maluku tidak lepas dari status politik dan kekuasaan yang bersifat oligarkis. Perdagangan bebas menyebabkan banyak orang kaya Maluku yang tidak dapat berkompetisi dengan orang dagang/masyarakat pendatang. Sebagai kompensasi dari tergesernya orang kaya di pasar bebas, kekuasaan yang masih dipertahankan adalah di ranah birokrasi/administrasi pemerintahan.

Sumber kekuasaan (power) di Maluku yang bersifat oligarkis pada hari ini di Maluku sebenarnya bukan hal baru. Orang kaya yang mampu mempertahankan kekuasaannya adalah mereka yang masuk ke dalam sistem administrasi modern. Atau sebaliknya, mereka yang menjadi pengusaha kemudian masuk ke dalam sistem kepemerintahan. Hal ini kita bisa lihat pada raja Gorom yang kemudian menjadi bupati SBT (Seram Bagian Timur), Mukti Keliobas, atau bupati Maluku Tengah masa periode 2009-2014, Abdullah Tuasikal, yang mampu mengembangkan bisnisnya di ranah perikanan dan peternakan, justru ketika berada di tampuk kekuasaan.

Ekonomi adalah bidang yang paling mengalami sekulerisasi, alias pemisahan dengan ranah lainnya, seperti relasi sosial dan agama. Ketika ekonomi berdiri sendiri, definisi orang kaya dihasilkan dari mekanisme pasar bebas masyarakat Maluku mengalami kesulitan bersaing. Orang Maluku kalah dalam persaingan di ranah ekonomi yang tanpa melibatkan kekuatan politik karena peran ekonomi pasar bebas telah diambil oleh pedagang-pedagang migran, seperti Cina Maluku, Bugis-Buton-Makassar dan Arab yang menguasai hampir semua pasar di berbagai kepulauan. Namun demikian, pasca reformasi, para pedagang ini ramai-ramai terlibat dalam dunia politik. Banyak dari mereka yang menjadi anggota dewan atau bahkan maju menjadi wakil bupati.

Di era pasca reformasi Maluku, definisi orang kaya sepertinya kembali ke masa pra kolonial, yakni orang kaya mengontrol dua hal sekaligus, kekuasaan politik, sekaligus ekonomi. Pedagang bebas yang tak punya sumber kekuasaan politik, seperti Bapa Husein, harus berlawanan dengan para pedagang pendatang yang mempunyai jejaring lebih luas dan kuat. Bapa Husein dan kerajaan bisnisnya yang runtuh pasca krisis moneter 1998 tidak menyisakan apapun, kecuali bisnisnya di lapak pakaian yang ia mulai bangun perlahan-lahan. Bapa Husein tidak berasal dari anak raja, sengadji atau jojano. Ia adalah contoh dari pedagang bebas yang tidak mempunyai kaki di ranah kekuasaan tradisional atau birokrasi modern. Tidak heran jika suatu waktu, Bapa Husein pernah mengatakan “orang Ambon itu masih melihat ladang uang itu ada kantor gubernur, bukan di pasar Mardika”.

Masohi, sept, 12, 2017

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s