Seriusnya Agama dan Etnis di Maluku

20170901_171059(Ritual abda’u di Tulehu)

Universitas:

November, 2015. Asap dari ban karet yang terbakar di gerbang kampus IAIN Ambon masih membumbung hitam dan menyisakan bau menyengat ke bagian depan antero kampus. Beberapa pendemo menutup hidungnya dengan masker. Tidak ada yang mencegah tindakan pembakaran ban. Beberapa petugas keamanan hanya terlihat sibuk mengatur lalu lintas. Ini sudah seperti pemandangan biasa. Terkadang ada juga mahasiswa yang membakar kursi-kursi tua yang sudah tidak digunakan. Beberapa dari mahasiswa menggunakan jaket almamater berpidato di atas meja yang dikeluarkan dari kelas. Beberapa mahasiswa lainnya, mengikuti dengan aksi-aksi teaktrikal yang sudah diatur sebelumnya. Dengan menggunakan pengeras suara, salah seorang yang paling vokal berteriak soal diskriminasi terhadap civitas akademika yang berasal dari etnis tertentu. Di demo ini, saya mendekat, dan mendengarkan lebih tuntas keluhan-keluhan mereka. Kebanyakan dari mahasiswa ini berasal dari Maluku Tenggara. Mereka memprotes kebijakan rektor yang dianggap mendiskriminasi beberapa staf pengajar.

Para mahasiswa ini bereaksi terhadap keputusan kementerian Agama di Jakarta yang mengharuskan dosen untuk melepaskan jabatan strategis mereka dalam kampus, jika masih melanjutkan studi. Selain itu, staf pengajar yang masih mempunyai gelar master, dilarang untuk mengepalai lembaga studi atau jurusan. Sontak, puluhan dosen yang ‘kebetulan’ berasal dari daerah Maluku Tenggara, Seram terkena imbasnya. Isu memanas, mengingat rektor yang menerapkan kebijakan ini adalah berasal dari Saparua, daerah yang dikenal memproduksi begitu banyak elit di jajaran birokrasi, selain Pulau Haruku.

Dalam riset sebelumnya, saya pernah melaporkan di jurnal kajian regional LIPI (2010) bahwa orang-orang Maluku Tenggara distigmakan mempunyai ranking rendah dalam struktur masyarakat. Mereka tinggal di daerah pinggiran Maluku, dan mayoritas beragama Katolik. Di Tahun 1950an, mereka juga tidak kompak dalam mendukung gerakan RMS. Ingatan dan ketegangan ini meluas hingga di ranah kampus.

Sebenarnya, jika kita telusuri, banyak orang di berbagai universitas di Indonesia yang masih mementingkan etnis atau agama tertentu untuk menjabat di wilayah strategis. Selama penelitian, saya juga sering mendengar tentang perasaan terpinggirkan dari kalangan mahasiswa Islam di Universitas Pattimura misalnya. Sedangkan di Ternate, Maluku utara, tak sedikit orang tua yang mengirimkan anaknya untuk sekolah di Jawa dibanding di Manado yang secara geografis lebih dekat. Salah saru alasannya adalah mereka khawatir dominasi birokasi Kristen akan menghambat bakat dan karir anak-anak Muslim

Beberapa kasus menarik yang saya amati, upaya membangun kinerja ‘rasional’ dan profesional yang dicetuskan dari pusat, direspon secara berbeda di tingkatan daerah. Isu-isu politik, juga keputusan di tingkat nasional terfilter menjadi isu etnis dan agama ketika ia masuk ke wilayah Maluku.

Politik:

Kepemimpinan politik di Seram Barat dan Timur adalah contoh  dari munculnya bibit populisme berbasis etnis dan agama. Bupati Seram Bagian Timur, Abdullah Vanath menjabat selama dua kali. Di kepemilihan gubernur Maluku pada tahun 2013, ia hampir saja mengalahkan Assagaff, gubernur sekarang. Kekalahannya pada waktu itu sangatlah tipis. Di putaran kedua, ia hanya kalah sekitar 6 ribu suara, kurang dari 1 persen. Vanath dan wakilnya, Marthin Maspaitella, menggunakan isu-isu “Seram Timur Bersatu”.

Sedangkan waktu kampanye, banyak desas-desus yang akhirnya terbukti bahwa Abdullah Vanath terbukti dalam tindak pidana korupsi, pencucian uang. Menanggapi persoalan Vanath ini, salah seorang aktivis politik berujar kepada saya:

Banyak orang yang tidak begitu perduli dengan kasus ini. Identitas kadang lebih penting dibanding isu-isu korupsi. Korupsi ini kan semacam barang baru, sedangkan kejahatan itu bisa tertutupi karena kita  punya kepercayaan atau asal usul yang sama

Di tahun depan, 2018, Vanath bahkan akan maju menjadi kandidat gubernur Maluku kembali. Meski kali ini didudukkan sebagai wakil gubernur.

Di Seram Bagian Barat (SBB) tidak kalah menarik. Demokrasi elektoral menunjukkan bahwa orang Buton, yang moyangnya berasal dari Sulawesi Tenggara, mempunyai jumlah yang signifikan secara politik. Demokrasi elektoral menyadarkan bahwa daya tawar mereka tinggi. Beberapa dari warga Buton ini bahkan sukses duduk sebagai wakil di DPRD. Beberapa dari mereka kemudian mencalonkan diri menjadi wakil bupati. Namun demikian, mayoritas penduduk SBB adalah Kristen. Tak heran selama dua kali jabatan, bupati Seram Barat diduduki oleh orang Kristen, Jacobus. Menyadari bahwa keturunan Buton mempunyai potensi politik yang kuat, anak negeri (orang asli) Muslim dan Kristen bersatu untuk mengalahkan komunitas keturunan pendatang ini. Dalam catatan saya, pemilihan bupati tahun 2004, Jacobus melawan dua kandidat yang berasal dari warga keturunan pendatang. Mereka adalah Jabar Abdu, keturunan Buton. Ia berasal dari Limboro, anak dusun Luhu. Jacobus juga harus menaklukkan Subeno, seorang transimgran dari Jawa, yang uniknya adalah anak dari raja Gemba, daerah transmigrasi yang sukses. Jacobus meraup kemenangan karena banyak raja-raja Muslim yang memberikan dukungan, dengan alasan “lebih baik dipimpin oleh orang Kristen, asal sama-sama orang Negeri (asli) daripada dipimpin keturunan pendatang (Buton)”. Konstelasi mementingkan sesama etnis/orang asli terjadi pada tahun 2004. Uniknya konstelasi ini terjadi tepat ketika konflik agama masih belum selesai. Bukan konflik etnis.

Kawin masuk antar agama dan transmigrasi membuat Seram Bagian Barat menjadi daerah frontier (ajang uji coba dan permulaan) dan kontestasi antar etnis dan agama. Kawin masuk antar etnis dan agama, di tingkatan elit, terbukti menguntungkan dalam politik elektoral. Saya banyak mendengar orang yang mengatakan bahwa Jacobus menang dua kali melawan kandidat-kandidat lainnya karena ia diuntungkan oleh istrinya yang seorang Buton, Wa Ratna yang juga aktif dalam kampanye, sehingga cukup efektif memecah belah suara kampung-kampung Buton. Jacobus sendiri adalah “anak Negeri” atau sebutan untuk orang Asli Maluku. Dengan menikahi Jacobus, Wa Ratna kemudian berpindah agama ke Kristen. Sebaliknya, kakak perempuan Jacobus, menikah dengan laki-laki Buton, dan ia pindah ke Islam.

Effek kandidat gubernur Jakarta, Ahok yang dianggap menghina Islam, berimbas hingga ke SBB. Sejak berdirinya  SBB, di tahun 2003, baru pada pemilihan 2017, bupati yang terpilih adalah seorang Muslim, Yasin Payapo, berasal dari Luhu, Seram bagian barat yang mayoritas muslim. Padahal, jika dijumlah penduduk Muslim di SBB masih dibawah Kristen plus Katokik. Beberapa informasi yang saya dapatkan, menyebutkan, Majelis Ulama memainkan politik di masjid-masjid. Isu memilih pemimpin seiman mengendap di masjid selama beberapa minggu masa kampanye. Persis seperti yang terjadi pada pemilihan gubernur Jakarta.

20170919_090358

(Jumlah populasi agama di SBB pada tahun 2015)

Selama penelitian, saya banyak menemui orang yang percaya dengan “teori konspirasi”. Khususnya di kalangan Muslim, mereka demikian yakin bahwa orang Kristen mempunyai rencana rapi dan terstruktur dari ‘pusat” yang siap menghancurkan Islam. Pusat ini dipercaya dari Vatikan dan Amsterdam, bahkan Amerika. Kepercayaan akan teori konspirasi ini yang membuat kecemasan dan kecurigaan di kalangan Muslim terus berlanjut. Tapi pada saat yang sama, kecemasan juga memunculkan kesolidan untuk memilih satu calon pemimpin politik, seperti di kasus pemilihan di SBB 2017. Kepercayaan teori konspirasi ini bukan main-main. Ketika gubernur Maluku 2008, Karel, berencana memindahkan ibukota dari Ambon ke Makariki, Seram Bagian Barat, kalangan Muslim menolaknya. Mereka khawatir, Makariki adalah wilayah mayoritas Kristen dan Islam akan terpinggirkan disana.

Di Ambon, pertimbangan agama bagi pemilih dalam menentukan pilihan politiknya tentu sangat jelas. Tapi ada satu hal yang menarik bagi saya. Di kalangan Muslim, mereka berpandangan bahwa PDI-P, atau partai nasionalis sekuler ini dipandang sebagai partai Kristen. Seorang politisi muda Muslim pernah berujar

“Di Jawa sana, PDI-P boleh, partai nasionalis, di Ambon sini, PDI-P itu partai orang Kristen saja”. 

Pandangan ini memperkuat argumen saya, bahwa hampir semua isu yang sifatnya sekuler, terfilter menjadi sentimen agama atau etnis, ketika tiba di Maluku. Anggapan PDI-P sebagai partai Kristen, tentu bukan tanpa dasar. Saya melacak sejarah mengapa mayoritas Kristen menjatuhkan pilihannya pada PDI-P. Satu tesis fakultas Pasca Sarjana UGM yang ditulis oleh Tatuhey Jusuf Idrus (1991), menunjukkan tradisi Kristen memilih PDI tak lepas dari politik Orde Baru. Pada Pemilu 1955 dan 1971, Partai Kristen Indonesia menempati urutan pertama di Ambon. Parkindo dalam kampanye-nya senantiasa menampilkan kekristenan dan pembangunan karena basis partai ini adalah umat Kristen. Disamping itu Parkindo menyatakan dirinya sebagai satu-satunya nya partai yang dapat menyalurkan aspirasi gerejani. Strategi lainnya yang digunakan Parkindo adalah mencalonkan pejabat-pejabat gereja dan memang dapat dikatakan bahwa dalam pemilu 1971, Gereja Protestan Maluku memberikan andil yang paling besar dalam memenangkan Parkindo di Maluku, khususnya di kota Ambon.

Ketika Fusi partai terjadi pada tahun 1973, orang-orang PNI Ambon justru bergabung dengan Golkar, dan banyak orang Parkindo yang enggan bergabung dengan Golkar karena tokoh Parkindo seperti J. Leimena dan L.C Nikijuluw berpindah ke PDI. Sedangkan Muslim Ambon yang sebelumnya banyak bergabung di  Partai Muslimin Indonesia (Parmusi), partai ketiga terbesar setelah Parkindo dan Golkar di tahun 1971, banyak yamg pindah ke PPP.

Prediksi saya, polarisasi agama ini akan terus berjalan. Pada tahun 2019, bagi masyarakat Maluku Muslim, menjatuhkan pilihan-pilihan politik pada Prabowo, yang memang menampung semangat kemarahan orang-orang Islam. Sedangkan masyarakat Kristen lebih banyak mendukung Jokowi yang diusung oleh PDI-P. Uniknya, masyarakat Muslim yang mendukung Jokowi di Maluku adalah generasi keturunan Buton, Bugis, Makassar. Hal ini karena faktor wakil presiden Jokowi, Jusuf Kalla, saudagar kaya dari Sulawesi. Saya pernah mewawancarai salah seorang saudagar Ambon asal Buton, yang akan memboikot distribusi pupuk dan semen jika distributor-distributor di bawahnya tidak memilih Jusuf Kalla di pemilu 2014.

Di Maluku, isu etnis memang sering berkelindan dengan agama. Kasus menarik juga terjadi di Maluku Utara. Migrasi orang-orang Makian dari Tidore Selatan ke Halmahera karena letusan gunung Kie Besi tahun 1975, ke Halmahera telah mendatangkan kecemburuan bagi etnis Kao yang dominan di kawasan. Orang-orang Makian di Maluku Utara, persis orang-orang Kepulauan Lease si Maluku Tengah yang banyak mendominasi birokrasi di Maluku Tengah. Etnis Makian adalah Muslim, sedangkan etnis Kao adalah Kristen. Riset Duncan (2013) dan Tontona (2017)  menunjukkan bahwa pertarungan antar etnis ini semakin sengit sejak ditemukan sumber daya alam mineral dan emas.

Mengapa harus Bertarung?

Modernisasi yang cepat terjadi di Maluku, seperti isu kesetaraan gender, pendidikan modern, rasionalisasi birokrasi, pencegahan korupsi, telah membuat komunalitas masyarakat terpecah menjadi atomik. Pembangunan membuat struktur dalam masyarakat berubah. Relasi sosial menjadi impersonal. Dengan kata lain, Saya melihat, salah satu tragedi kemanusiaan di Maluku adalah hilangnya komunalitas. Aksi-aksi kecemburuan yang kolektif seringkali merupakan reaksi pembelaan terhadap individu yang dirugikan oleh keputusan pemerintahan, seperti di kasus universitas yang saya ceritakan diatas. Isu-isu nasional yang bersifat abstrak atau sekuler, ketika sampai di Maluku diejawantahkan dalam sentimen konkrit antar kelompok etnis atau agama.

Orang Maluku sangat serius dengan agama dan etnisitasnya karena dari sanalah mereka percaya bahwa agama dan etnisitas akan membawa kesejahteraan sekaligus kehormatan. Desentralisasi dan terbukanya pasar bebas justru secara kontradiktif membuka ruang-ruang ekspresi semua etnis untuk saling bicara, saling cemburu bahkan baku hantam merebutkan sumber daya alam. Di tingkatan politik, desentralisasi dijadikan alat yang, pada tingkatan mikro, bertujuan untuk memberi kue kekuasaan pada orang orang daerah yang selama ini birokrasinya dikuasai oleh suku bangsa lain.

Modernitas mengharuskan semua orang untuk maju dan syarat utamanya adalah saling berkompetisi antar individu. Sebaliknya, sentimen etnis dan agama dibangun berdasar pada harapan solidaritas. Jika di dalam konsep Islam disebut ummah atau umat. Terlepas konsep ini sangat politis, kaum Muslim misalnya, berharap bahwa ummah mampu mendorong solidaritas dan kerjasama dibanding kompetisi antar individu. Karena dalam setiap kompetisi mengharuskan ada yang kalah. Dengan kata lain, disetiap kemajuan, pasti ada yang tertinggal. Orang-orang yang khawatir tertinggal dalam kompetisi antar individu inilah kemudian menggandoli agama atau etnisnya sebagai harapan mereka membangun jaring keamanan sosialnya

Agama dan etnisitas menjadi benteng terakhir dalam mempertahankan kehormatan. Tetapi ia sekaligus menjadi modal untuk membangun kecemburuan. Kepercayaan terhadap “teori konspirasi” misalnya menunjukkan bahwa banyak kalangan Muslim, terlepas mereka mayoritas, merasa terancam, tidak terorganisir dengan baik, dan merasa dirinya minoritas. Kesolidan etnis dan agama banyak tercapai justru ketika orang menemukan lawannya yang paradoks, seperti misal Muslim vs Kristen, asli vs pendatang. Karena itu, jika kita perhatikan kasus-kasus kekerasan di Maluku, diawali dari kelompok yang justru merasa dirinya lemah. Misalnya, etnis Kao terhadap Malifut. Kelompok yang merasa dirinya lemah perlu menemukan lawannya yang kontras agar keberadaan dirinya diketahui.

Namun demikian, saya tidak mengatakan bahwa identitas politik berbasis etnis dan agama ini baik. Sebaliknya, basis identitas seperti ini sangat mudah dipermainkan oleh elit populis yang menggunakan sentimen kolektif etnis dan agama. Konflik 1999 adalah contoh konkritnya. Politik mobilisasi tentu bernahaya terhadap demokrasi karena akan menggiring pandangan kita bahwa kebenaran adalah pada besar kecilnya mobilisasi politik di jalanan daripada dilakukan melalui jalan demokratis.

Tapi memang identitas etnis dan agama di Maluku selalu mencuat juga karena absennya wacana kiri. Sehingga perdebatan yang muncul bukan tentang demokrasi tidak diwarnai dengann ideologi liberal versus kiri namun perdebatan etnis dan agama. Catatan saya tentang “Mengapa PKI tidak populer di Maluku” tentu sangat membantu pandangan ini.

Selain itu, saya perhatikan, konflik di Maluku justru terjadi ketika orang Maluku sudah demikian menjadi satu dan tak terbeda-bedakan. Di akhir tahun 1990an misalnya, susah membedakan Muslim dan Kristen Ambon, mereka bukan hanya tinggal di kampung yang sama, tapi mendapat akses yang sama pula, di pendidikan hingga birokrasi. Karena itu, yang membuat relasi orang Maluku menjadi dinamis dan atraktif itu bukan harmoni, tapi ketegangan dan paradoks (etnis dan agama). Jika kita perhatikan baik-baik disertasi Dieter Bartels (1978) banyak pela yang muncul justru dihasilkan dari perang. Dan salah satu definisi pela adalah “cukup sudah”. Berhenti berperang. Karena darisanalah orang Maluku kemudian mulai membangun kerjasama.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s