Hal Baru dalam Pilgub Maluku & unsur-unsur yang memenangkannya

September 2017, Gubernur Said Assegaf tiba di Masohi di tengah cuaca hujan deras. Kali ini ia datang untuk meresmikan kawasan wisata pantai di tepi kota Masohi. Namun tak kalah penting, kedatangannya sekaligus merayakan kemenangan kedua kali Bupati Maluku Tengah, Tuasikal Abua yang menang telak melawan kotak kosong. Ribuan orang tumpah di tepi pantai. Dalam pidato, dengan suara beratnya, Abua berjanji memenangkan Said Assagaf, yang juga akrab dipanggil Bib, untuk terpilih kembali sebagai gubernur Maluku. Hadirin bersorak sorai. Tepuk tangan mereka bersahutan. Bersama beberapa aparat pemerintah, saya duduk mengamati di bagian belakang kerumunan. Seorang pegawai berujar sembari menunjuk ratusan polisi yang menjaga jalannya acara peresmian “Oeii, tunggu dulu, seng bisa begitu, kamong samua tepuk tangan, tapi lihat itu, polisi seng ada yang kasih tepuk tangan for kamong, itu semua Murad pung anak buah, dong samua pilih Murad”. Seperti yang disinyalir banyak pihak, pemilihan gubernur Maluku kali ini akan berujung pada kompetisi antara sang petahana, Said Assagaf. Ia akan melawan Murad Ismail, yang berpotensi memainkan jaringan patronase militer pasca mengundurkan diri sebagai kepala korps Brimob Polri.

Konsolidasi Etnis dan Agama dalam Pilgub:
Pemilihan gubernur Maluku berbeda dengan provinsi lainnya karena Maluku adalah daerah pasca konflik komunal antara Islam melawan Kristen. Konstelasi yang terjadi pasca konflik adalah konsolidasi kekuatan Islam melawan Kristen melalui jalur demokrasi elektoral. Matinya dua ribu orang lebih dan 250 ribu orang mengungsi tentu masih menyisakan dendam dan curiga, yang untungnya sekarang diekspresikan melalui jalur-jalur demokratis. Demokrasi pasca konflik justru memfasilitasi kemerdekaan sipil dan hak politik meski masih dibangun berdasarkan sentimen primordial. Tentu saja, isu-isu populisme yang dipakai adalah penggabungan sentimen keagamaan/etnisitas dan jaringan patronase dalam birokrasi dan bisnis. Dua pertemuan ini sangat menentukan dalam pemenangan setiap pilkada di Maluku.

Karena itu,  yang unik di Maluku adalah untuk menggalang kekuatan, individu-individu yang dicalonkan oleh  partai harus mempunyai pasangan berbeda agama dan etnis. (Sebagai catatan, pandangan ini tidak sepenuhnya benar. Misalnya untuk kasus Maluku Utara, pasca konflik tidak terjadi aliansi antar etnis. Pilkada Maluku Utara dibangun berdasarkan eksklusifitas etnis Makian melawan etnis-etnis lainnya, seperti orang Kao). Sedangkan di Maluku, aliansi antar agama dan etnis dalam politik elektoral bukan semata hasil dari butir perjanjian Malino, tapi dalam sejarah yang panjang, aliansi antar agama pasca perang sudah lama terjadi. Siwalima dan Pela adalah contoh yang paling gamblang tentang aliansi lintas kampung dan agama, yang saya yakin semangat ini muncul kembali dalam politik elektoral.

Berbeda dengan pemilihan walikota Ambon yang mayoritas pemilihnya adalah Kristen, untuk keseluruhan provinsi Maluku, Muslim di pedesaan merupakan mayoritas pemilih sebagaimana tabel berikut di bawah. Saya ambil artikel Dirk Tomsa, 2009.
1C16A5F7-1586-49D9-A3D3-F23045462667 copy.jpg
Dari data diatas, maka konsolidasi pilkada di tahun 2018 adalah bukan lagi Islam melawan Kristen seperti pilgub tahun 2009, yang uniknya memenangkan Karel Ralahalu, seorang mantan militer dengan pangkat terakhir brigjen dari kesatuan Kostrad. Pada saat ini, sang petahana Said Assagaf, melalui Golkar, memilih Andreas Retraubun bupati Maluku Tenggara, sebagai wakilnya. Sedangkan lawannya, Murad Ismal, diusung oleh PDI-P dan Nasdem, memilih Barnabas Orno, yang kini menjabat bupati MTB (Maluku Barat Daya) sebagai wakilnya.

Hal Baru di Pilgub Maluku
Yang menarik dari pilgub kali ini adalah masing-masing wakil gubernur berasal dari dua bupati yang kini merebutkan wilayah blok gas Masela. Gubernur pada periode 2019 akan sangat beruntung karena blok Masela ini diperkirakan akan memompa APBD provinsi Maluku yang setahunnya hanya dikisaran 1 trilliun rupiah. Meski secara populasi, Maluku Tenggara dan Barat Daya tidak terlalu padat, di pilgub kali ini, posisi tawar politik mereka mulai sangatlah penting. Isu memilih wakil gubernur dari Maluku bagian Tenggara, secara politik untuk meredam keinginan orang-orang di kawasan ini untuk memisahkan dirinya dari Maluku dan membentuk provinsi Maluku Tenggara Raya. Orang Maluku bagian Tenggara selama ini memang merasa terpinggirkan secara politis. Untuk kasus pengembangan Blok Masela, dalam pengamatan saya, hampir tidak ada resistensi pemerintah dan masyarakat Maluku, kecuali dengan satu prinsip “bagi yang adil”. Tuntutan terhadap pembagian gas secara adil menjadi kontestasi antara Maluku Tenggara dan Maluku Barat Daya dalam pilgub kali ini.

Munculnya kekuatan orang Tenggara sekaligus menggeser dominasi politik yang selama ini dikuasai oleh para politisi dari Maluku Tengah, khususnya orang-orang Haruku atau disebut juga aliansi Hatuhaha. Padahal, dalam sejarahnya, gubernur Maluku atau wakilnya adalah mereka yang berasal dari kepulauah Haruku, Saparua dan Nusalaut. Dalam sejarahnya, sejak masa pemerintahan kolonial hingga Orde Baru, orang-orang Hatuhaha menguasai ranah pendidikan, birokrasi hingga militer. Meski secara populasi, kelompok Hatuhaha sangatlah rendah dibanding daerah Ambon atau Seram sekalipun, namun jika kita tengok di kantor-kantor pemerintahan, gubernur dan kota, semua dikuasai oleh kelompok Hatuhaha. Karena itu, tantangan saat ini adalah, meski calon gubernur dan wakil gubernur terkuat tidak mewakili aliansi kelompok Hatuhaha, namun kemampuan merangkul patronase Hatuhaha berpotensi meraup kemenangan mengingat mereka masih menguasai ranah birokrasi.

Institusi agama dan adat juga memainkan peranan penting dalam pemenangan pilgub. Dalam catatan saya, GPM (Gereja Protestan Maluku) memang mempunyai relasi kuat dengan PDI-P. Hampir semua pemimpin politik PDI-P Maluku pernah terlibat dalam organisasi dan kegiatan GPM. Meski demikian, untuk pilgub kali ini, PDI-P merestui secara resmi calon gubernur Muslim, Murad Ismail dan tentunya menciptakan friksi dukungan di dalam GPM sendiri. Kita tentu masih ingat peran sentral Lucky Wattimuri di tahun 2009 dalam memenangkan gubernur Karel Ralahalu. Lucky waktu itu menjadi orang penting untuk menghubungkan antara GPM dan PDI-P. Sosok seperti Lucky inilah yang sekarang dibutuhkan kandidat gubernur dalam menghubungkan dirinya dengan GPM. GPM adalah institusi keagamaan yang mempunyai cabang dan relasi dengan masyarakat hingga di kawasan paling terpencil di Maluku sekalipun. Suara tokoh-tokoh GPM sangat didengar di tingkatan masyarakat paling bawah, baik di rural maupun urban.

Bukan hanya institusi agama, konsolidasi pemilihan juga didapat dari majelis-majelis adat, seperti Majelis Latupati yang memang terkenal cukup politis. Majelis ini didirikan tahun 2007 dan mempunyai peran penting dalam menyelesaikan puluhan konflik antar desa yang terjadi pasca konflik agama. Gubernur kali ini akan berhasil jika mampu membangun relasi patronasi dengan dua institusi agama dan adat ini.
Populisme dalam berbagai pemilihan ketua daerah di Maluku sangatlah penting. Kepopuleran aktor politik dipercaya mempunyai kekuatan daripada aturan-aturan institusi. Karena itu, kemampuan dalam konsolidasi massa menjadi bagian penting untuk melihat sejauh mana seorang kandidat adalah populer. Dalam pengamatan saya, berbeda dengan daerah lainnya, dimana rapat umum (rally) biasanya tidak mencerminkan tingkat  dukungan riil kepada kandidat, di berbagai pilkada Maluku, rapat umum dan massa yang turun ke jalan mampu menjadi refleksi akurat dari popularitas kandidat. Tentu saja, contoh paling gamblang bisa kita lihat pada kampanye Ramly Umasugi, kandidat. Ia sukses menjadi bupati Buru untuk kedua kalinya melalui rally/ rapat umum yang selalu massif. Rapat umum merupakan unjuk kekuatan riil karena menunjukkan kemampuan kandidat dalam mengkonsolidasi massa.
kilasmaluku.fajar.co.id
(Ramlan Umasugi, dalam kampanye di Buru, sumber fajar.co.id)

Figur Gubernur:
Murad Ismail
Murad lahir di Waihaong, sebuah kampung padat di kota Ambon. Ia kini berusia 58 tahun. Masa remajanya dihabiskan di kota Ambon. Setelah lulus SMA, karir militernya dimulai di akademi kepolisian pada tahun 1982. Murad hanya ditugaskan di Maluku sebagai komandan kompi Brimob. Itupun pada tahun 1994, jauh sebelum konflik di Maluku pecah. Selebihnya ia bertugas di luar daerah, seperti Sulawesi Tengah. Karir kepolisiannya melejit tatkala ia menduduki jabatan Kapolda Maluku 2013. Posisi ini tentu menjadi modal kuat untuknya maju menjadi gubernur. Selain itu, karir dirinya di kepolisian nyaris tanpa noda, kecuali pada anaknya yang terkena kasus penganiayaan terhadap rekan di taruna kepolisian.

Murad adalah gambaran ‘maskulin’ yang didambakan oleh pemilih Maluku. Sebagai masyarakat pasca konflik, orang Maluku dibuat percaya bahwa militer/polisi adalah unsur yang mampu menyelesaikan permasalahan-permasalahan sipil. Jika anda tidak percaya, datanglah ke desa-desa di Maluku pasca konflik. Ada demikian banyak rumah dipampangi potret tentara atau polisi. Tentara dalam bingkai foto tersebut adalah ‘anak piara’,  yang pernah bertugas di kampung tersebut. Tentu saja, glorifikasi terhadap tentara bukan barang baru. Jika merujuk pada catatan I.O Nonualitta, Kapitan Jonker adalah figur tentara yang idaman Maluku. Dengan mengabdi sebagai tentara, orang Maluku percaya bahwa bukan hanya disiplin dan tatanan sosial yang mampu terjaga, tapi juga gengsi sosial yang tercapai.

Murad akan diuntungkan pada sebagian besar kepercayaan masyarakat Maluku bahwa tentara/polisi lah yang mampu mendamaikan gejolak sosial di masyarakat sipil. Meskipun masyarakat juga tahu bahwa militer juga mempunyai peran dalam memainkan konflik agar terus berkelanjutan. Dua peran bertentangan, menciptakan dan menyelesaikan konflik, membuat orang Maluku mengagumi peran-peran militer. Di sisi lain, meski dibesarkan melalui Brimob, satuan yang selama konflik identik berada di pihak Kristen (Sedangkan Islam identik dengan Kostrad), Murad terlepas dari noda-noda sektarianisme konflik 1999. Ketika pecah konflik Maluku, ia menjadi wakil satgas operasi Brimob di Timor-Timur.

Meski Murad hampir tidak memiliki pengalaman di bidang politik, namun karir militernya-lah yang akan menggiringnya ke kancah perkantoran sipil. Bukan hanya itu, favoritisme terhadap tentara yang membuat ia mempunyai kekuatan sebagai kuda hitam dalam pilgub kali ini. Kebetulan pilgub kali ini akan dipilih oleh anak-anak muda yang di tahun 1999 adalah  remaja kombatan perang. Tidak menutup kemungkinan Murad menggunakan pendekatan demagog dengan cara menakuti soal kondisi keamanan yang masih rentan, sehingga mampu menggiring perasaan pemilih (voters’ affect) untuk memilih militer kembali sebagai penguasa. Selain itu, Murad dapat memenangkan pertarungan jika ia menggunakan isu-isu anti kemapanan/status quo, dengan cara mencari-cari kelemahan kekuasaan Said Assagaf yang selama 20 tahun berkuasa di Maluku, sejak menjadi sekda, wagub dan gubernur.
tempo.co
(Murad Ismail, Mencium tangan Megawati, sumber tempo.co.id)

Said Assagaf/Bib
Orang Maluku sebenarnya sangat perasa. Karena itu mereka memilih pemimpin yang rendah hati, ramah, kata-katanya tidak melukai banyak orang. Bahkan dalam observasi lapangan, saya mendapatkan banyak komentar ketidaksukaan terhadap kepemimpinan Ahok di DKI Jakarta, lebih karena orang Maluku tidak tahan dengan perkataan-perkataanya yang dianggap kasar dari seorang pemimpin. Meski sebenarnya sentimen juga datang dari konservatisme agama dan trauma konflik  Maluku hingga membuat orang tidak suka dengan agama lain darinya. Said adalah orang yang mempunyai tutur kata lemah lembut ditambah pengalamannya di birokrasi yang cukup panjang. Dalam bahasa Herbert Feith (1962) Said adalah figur ‘solidarity makers’ dan ‘administratur’ ulung. Ia pernah menjadi wakil gubernur masa jabatan 2009-2014, mendampingi Karel Ralahalu sekaligus sekretaris daerah provinsi yang dianggap sebagai jabatan nomor tiga tertinggi. Secara genealogi, Said adalah keturunan Arab dari Pulau Banda. Ia menikahi seorang istri dari Sulawesi. Paduan ini membantu ia untuk meraup suara dari orang-orang Maluku keturunan Arab, dan komunitas Muslim, juga para keturunan migran BBM (Buton, Bugis, Makasar).

Sebagai petahana, Said tidak hanya diuntungkan dari pemilih sesama agama, namun ia juga telah berkeliling mengunjungi daerah-daerah terpencil.
Di Maluku, dengan infrastruktur yang tidak begitu bagus ditambah sulitnya mencapai pulau-pulau yang terpencil, kedatangan seorang gubernur saja sudah membuat orang histeris dan menangis.

Sebagai petahana, tentu Said juga memegang semua sumber dana bantuan pembangunan yang ia tahan dan baru disalurkan menjelang berlangsungnya kampanye. Hal ini sangat lumrah dan telah diketahui banyak pihak. Sebagai antropolog yang percaya dengan teori Marcell Mauss, saya melihat bahwa trik mengubah ‘bantuan’ menjadi ‘pemberian’ adalah politik yang sangat mujarab dalam memperteguh relasi patron klien antara pemerintah dan masyarakat. Said juga diuntungkan dengan jaringan patronase yang telah ia bangun. Seperti saya ceritakan diatas, bupati Maluku Tengah dan perangkat desa di bawahnya jelas-jelas mendukungnya. Belum lagi Bupati Buru dan Maluku Tenggara jelas satu perahu dengannya. Di samping itu, relasi Said dengan partai utama pendukungnya Golkar cenderung stabil. Hal ini berbeda dengan kandidat lainnya. Merema masih terus menerus melakukan tawar menawar dengan partai pengusungnya.
Said Assagaff Terima Obor Pattimura 2017.jpg
(Said Assagaf, menerima obor pattimura)

Pemberian dan penerimaan bantuan menghasilkan kuatnya relasi patron klien, baik kepada organisasi-organisasi kampung maupun berbagai stakeholder yang mendukung pembangunan. Money politics (politik uang) maupun manipulasi pemberian bantuan merupakan alat jitu dalam membangun relasi patron-klien. Studi Dirk Tomsa di Pilkada Maluku 2009 menunjukkan bahwa relasi patron-klien di Maluku masih sangat kuat. Ini berbeda dengan studi-studi politik elektoral Andreas Ufen (2008) misalnya. Ufen menunjukkan bahwa seiring dengan memudarnya politik aliran pilihan politik orang Jawa tidak lagi dipengaruhi oleh relasi dengan patron mereka. Seiring dengan argumen Dirk Tomsa, studi saya di pedesaan Seram menunjukkan bahwa relasi patron klien dengan pemilik tanah masih sangat erat mengingat sistem kepemilikan tanah adat dikendalikan oleh beberapa kepala kampung. Demikian pula, petani yang menjalankan sistem pertanian bagi hasil dengan penyelia tanah dan bukan menjadi buruh tanah seperti mayoritas sistem pertanian di Jawa. Di ranah birokrasi, saya menemukan kuatnya sistem patronase dalam hal perekrutan pegawai sipil yang sangat dipengaruhi oleh marga, asal usul etnis dan latar belakang agama.  Faktor clientelism birokrasi ini sangat menguntungkan Said karena ia sudah berkuasa di Maluku selama 20 tahun dan memegang kendali terhadap beberapa Bupati yang terang benderang mendukungnya.

Jika anda perhatikan di koran-koran lokal, memang ada demikian banyak kasus korupsi namun hanya mampu diinvestigasi sampai level menengah birokrasi. Sebagai orang yang berada di tingkat atas birokrasi, Said sendiri nyaris bersih dari kasus yang mengaitkan dirinya secara langsung. Kasus korupsi yang didugakan kepada Said tentu tidak setelanjang yang dilakukan oleh Abdullah Vanath misalnya. Mantan bupati Seram Timur dan mantan kandidat gubernur Maluku ini selalu lolos dalam setiap dugaan korupsi. Padahal, pengadilan telah mempunyai barang bukti kuat. Memang banyak kritik disampaikan kepada Said, salah satunya adalah ketidak seriusan dirinya meningkatkan taraf ekonomi masyarakat lokal, dan Maluku masih dalam tiga top provinsi paling miskin (meski paling bahagia). Namun di sisi lain, Said sangat diuntungkan dengan kondisi relasi Islam-Kristen yang bergerak jauh lebih baik dari periode pemerintahan sebelumnya.

***
Terlepas dari kelebihan figur masing-masing kandidat, pilgub Maluku, seperti juga pilkada di daerah lainnya di Indonesia, masih penuh diwarnai dengan politik uang dan oportunisme pragmatik dari tim sukses. Saya sering mendengar bahwa tim sukses membawa uang kas yang dimasukkan ke dalam pick up atau truk kecil dan dibagi-bagikan menjelang pemilihan. Demikian pula para warga harus duduk menjaga kampungnya dari agresi tim sukses lawan yang membawa uang untuk serangan fajar tepat sebelum pemilihan. Dalam hal pragmatisme politik, saya juga sering mendengar tim sukses menipu kandidat hanya untuk mendapatkan uang dari kandidat, namun di lapangan ia tidak bekerja secara maksimal. Politik uang dan populisme etnis/agama adalah tantangan yang saat ini masih terjadi dalam konsolidasi demokrasi di Maluku. Dua tantangan ini jika hanya diterima begitu saja, akan berakibat pada rendahnya kinerja program dan kebijakan yang pilih kasih.
Advertisements

1 Comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s