Hutang dan Asal-Usul Kebencian terhadap “Orang Luar”

Kebencian terhadap oran lain yang dianggap sebagai liyan, seperti Etnis Cina, Etnis Buton di Maluku, Bugis di Papua, atau Minang di Jawa Barat, berawal dari relasi piutang yang dijalankan di perdesaan. Sifat hutang yang berbunga didalamnya, dimana uang dapat bertambah tanpa penghutang harus bekerja, meninggalkan rasa kebencian. Di berbagai masyarakat Asia Tenggara, pemberi hutang disamakan dengan setan (devil) karena ia bukan hanya menciptakan patronase melalui pemberian (gift) namun sekaligus beban kewajiban penerima untuk mengembalikan dalam jumlah yang lebih.

 

Indonesia protest awaken fears for minority Chinese (Sumber: macaudailytimes)

Kebutuhan akan hutang terhadap uang tunai juga muncul dari sistem kolonial yang mengharuskan tiap kepala keluarga membayar pajak dengan uang tunai. Laporan seorang antropolog, Samuel Popkins (The Rational Peasant, 1979), tentang Pajak penghasilan petani di Vietnam dibayar dengan beras dan uang kas. Pemerintah kolonial Perancis pada tahun 1920an menetapkan sekitar seperlima dari penghasilan. Pajak tidak ditetapkan secara progresif, melainkan perkepala. Sehingga jika dihitung presentasenya, petani kecil membayar pajak lebih besar dibanding pemilik tanah luas (large landowners). Keputusan pajak ini juga memberatkan petani subsisten yang tidak mempunyai cadangan uang tunai. Akibat pembayaran pajak dengan uang tunai, banyak petani kecil kolaps dan menjadi petani penyewa ketika mereka tidak mampu membayar. Karena putus asa membutuhkan uang tunai, tak sedikit pula petani menjual hasil panen dengan harga rendah kepada orang kaya desa. Dalam pandangan Popkins, keputusan pajak berdasar uang tunai ini merupakan muasal dari munculnya stratifikasi dan ketimpangan sosial di masyarakat pedesaan Tonkin di Vietnam, karena pajak uang tunai menyebabkan petani meminjam uang dari penyelia uang kas (moneylender) yang berpotensi menjerat mereka ke dalam bunga dan hutang yang tak terbayarkan dan akhirnya menjadi petani penyewa.

Di fase selanjutnya, aspirasi petani terhadap uang tunai dan desakan hutang justru menjadikan profesi sebagai petani tidak sepenuhnya dijalankan. Sebagaimana gambaran sejarawan Robert Elson (The end of the Peasantry in Southeast Asia, 1997), bahwa pada saat ini petani mulai merambah tiga dunia. Pertama dunia buruh. Istilah off farm menunjukkan bahwa petani mendapatkan uang tunai dalam bentuk menjadi buruh bangunan ketika musim masa tanam berhenti. Di Maluku misalnya, petani kopra juga menjadi buruh panjat cengkeh ketika musim cengkeh di daerah lain seperti Olas Seram Barat, Laimu Seram Timur dan Banggai di Sulawesi Selatan. Kedua, profesi petani juga menjadi separoh dijalankan karena desakan komersialisasi mengharuskan mereka sekaligus menjadi pedagang kecil di pasar atau di kampung sebelah. Ketiga, aspirasi terhadap pasar global membuat petani bukan lagi dikategorikan sebagai  ‘peasant’ atau petani kecil subsisten, melainkan mereka juga mengubah dirinya menjadi farmer, yakni petani yang menjual tanaman tidak untuk dikonsumsi sendiri namun mendatangkan uang tunai, seperti kopra, karet, cocoa dan belakangan ini sawit.

Sifat Hutang yang Dilematis

Hutang merupakan cerminan relasi sosial yang sifatnya dilematis. Relasi petani-pedagang misalnya, seringkali bersifat ambivalen. Pada satu sisi, petani membutuhkan pedagang karena janji mereka mampu mengentaskan petani dari kehidupan subsisten dan menambah pemasukan, namun di saat penagihan, pelaku hutang jengkel karena bunga yang berkembang. Pedagang skala kecil mengambil marjin keuntungan dengan cara menjadi peminjam uang (moneylender) dan mengambil keuntungan dari produksi pertanian. Masyarakat lokal dan petani merasa jengkel oleh peminjam hutang yang menggunakan bunga riba. Dengan durasi telah ditentukan, petani harus membayar sejumlah uang lebih dari yang ia terima diawal.

Implikasi hutang adalah ia menciptakan relasi patron-klien. Para petani yang terjerat hutang pada akhirnya berbagi hasil panen (sharecropping) dengan pedagang, yang juga merangkap sebagai penyedia hutang. Mereka yang tidak mampu membayar hutang, pada akhirnya kehilangan (disposessed) terhadap tanahnya atau berubah statusnya menjadi buruh tani. Riset saya tentang petani kopra di Pulau Seram Maluku, menunjukkan bahwa sangat umum menemukan petani yang mengajukan pinjaman di awal kepada pedagang karena mereka mengalami masalah finansial dan tidak mempunyai jaminan apapun kecuali hasil panen di masa depan. Ketidakmampuan membayar di masa depan membuat para petani benar-benar di bawah kontrol pedagang kaya. Para petani kopra ini pada akhirnya mempunyai kewajiban moral untuk menjual komoditasnya dengan harga di bawah standar.

Mungkin sangat mudah menyalahkan kegiatan para peminjam uang ini, namun ada dua alasan mengapa orang meminjam uang dan peminjam memberikan dengan bunga. Pertama, peminjam uang menjadi institusi finansial yang memberikan kredit karena tidak adanya atau terlalu selektifnya institusi peminjam seperti bank dalam mengucurkan dananya kepada peminjam. Bank memerlukan jaminan (collateral) barang tidak bergerak dari peminjam ditambah dengan administrasi yang bertele-tele. Kedua, bisnis peminjaman bertujuan untuk membagi resiko. Petani meminjam uang karena ia juga tidak tahu hasil panen ke depan yang sesunggunya. Resiko lainnya tentu banyak, misalnya seperti gagal bayar, atau si peminjam yang justru ganti memarahi si pemberi pinjaman. Karena itu seringkali pemberi pinjaman menyewa penagih (debt collector) dalam menagih hutang. Dengan demikian, peminjam harus tampil sebagai orang atau institusi yang tangguh. Strategi lainnya jika untuk mengurangi resiko gagal bayar, para pemberi hutang menyebar hutangnya ke banyak orang. Dengan demikian, resiko gagal bayar dari satu pihak akan tertutupi oleh pembayar hutang lainnya yang lancar.

Pertanian adalah dunia yang beresiko. Petani sangat rentan terhadap insiden wabah penyakit, kelaparan, dan gagal panen karena kemarau panjang atau banjir. Cuaca juga membuat hasil panen tidak menentu. Karena tingkat kerentanannya yang tinggi, petani sangat mengandalkan dewa-dewi dan Tuhan dalam membantu mencegah resiko diatas. Salah satu tindakan terhadap resiko ketidakmenentuan adalah menyimpan hasil panen (granary) untuk kemudian hari. Para petani di Pulau Seram, menanam singkong, selain kopra, agar mereka mempunyai cadangan makanan yang cukup. Cara kedua adalah dengan melakukan sharecropping dengan pedagang yang meminjamkan uang. Seperti yang saya sebutkan diatas, cara ini bertujuan untuk membagi resiko diantara petani dan pedagang. Dengan demikian, peran pedagang/pemberi hutang, bukan hanya menjadi bank namun juga seperti perusahaan asuransi yang membagi resiko gagal panen atau harga tanaman rendah di pasaran. Contract futures adalah istilah yang awalnya muncul di dunia pertanian. Bagi petani, hal paling krusial adalah mengamankan harga dipasar pasca panen. Harga di pasar bisa jadi rendah dari harapannya atau sebaliknya, sangat tinggi. Contract futures membuat petani mampu melindungi dirinya dari resiko kerugian dengan cara berkomitmen dengan pedagang untuk membeli komoditas tanamanya berdasarkan kesepakatan ketika benih masih ditanam. Ketika harga di pasaran ternyata rendah, petani masih terlindungi. Sedangkan pedagang tentunya berhadap harga akan tinggi dan membuatnya tetap untung. Futures contract dengan demikian membagi resiko dari fluktuasi pasar.

Untuk menghindari bunga dari pedagang dan eksploitasi hutang di tingkat lanjut (berbentuk dijualnya tanah kepada pedagang), maka aksi pemerintah dalam menciptakan koperasi dan pegadaian. Para petani diarahkan mengatur uang dan hutangnya melalui sistem ini dan menghindari hutang dari pedagang. Pemerintah menciptakan organisasi kredit dan koperasi. Meski demikian, koperasi buatan pemerintah tidak selalu berjalan mulus. Tidak semua koperasi dapat membeli produksi petani dalam jumlah kecil, dengan jangka waktu mendadak sesuai kebutuhan, dan juga menerima kualitas produksi yang rendah, atau tidak semua koperasi mampu membeli hasil panen dalam satu kali masa yang demikian masif. Contoh kasusnya adalah cengkeh di Maluku yang di tahun 1990an ditangani oleh KUD  di bawah sistem BPPC (Badan Penyangga dan Pemasaran Cengkeh). Terlepas dari segala kekurangannya, kredit yang disediakan oleh pemerintah melalui BRI dan KUD sejak tahun 1970an berupaya mencegah menyebarnya petani yang ‘membuang’ tanamannya ke tengkulak hanya untuk mendapatkan uang kontan segera, namun mendapatkan kredit dengan bunga tinggi pada akhirnya. Koperasi buatan pemerintah juga menetapkan harga standar produk pertanian. Namun demikian, saya berpendapat lain. Banyaknya kompetitior di kalangan pedagang justru menyebabkan bunga kredit bersaing sehingga mampu mengurangi tingginya bunga yang membebani petani. Riset saya di Maluku menunjukkan relasi para petani dengan pedagang etnis Cina cenderung lebih cair dan tidak bergantung. Empat kompetitor pedagang etnis Cina di sekitar Masohi, ditambah pedagang Bugis dan Buton lainnya membuat petani mempunyai opsi lebih kemana produk kopra, pala dan cengkeh mereka dijual. Misalnya, jika toko A membeli komoditas kopra lebih rendah, petani bisa saja menjual komoditasnya ke toko B dengan diam-diam, karena harganya lebih tinggi. Dengan demikian, relasi patron-klien dari sistem hutang tidak tunggal namun bersifat penuh strategi.

 

Pelaku Pemberi Hutang

Mempunyai hutang ditambah bunga memunculkan perasaan inferior di kalangan petani, hal ini  menyebabkan mereka kurang memiliki simpati kepada kelas pedagang. Pelaku pemberi hutang (moneylenders) seringkali adalah pedagang, tengkulak, orang kaya desa, dalam bahasa inggrisnya juga disebut middlemen. Disebut middlemen karena secara posisi ia mempunyai peran penengah. Pada masyarakat feodal, middlemen adalah penengah antara petani dan pemilik tanah. Sedangkan pada pemerintahan kolonial ia berada di antara masyarakat terjajah dan administratur koloni. Pemerintah kolonial memberikan kemudahan tertentu untuk akses perdagangan. Di era pasca kolonial dan masyarakat industri, middlemen berdiri diantara elite pemerintahan dan masyarakat pribumi (autochtonous society). Secara jumlah middlemen selalu minoritas. Ia selalu  mengacu pada etnis minoritas tertentu yang berjumlah lebih sedikit dari masyarakat asli. Mereka bekerja di sektor keuangan dan perdagangan dengan cara menjadi peminjam uang, broker dan berbagai bisnis keuangan lainnya. Untuk menghindari sasaran objek kebencian, para middlemen seringkali bertindak rendah hati. Mereka tidak memamerkan harta kekayaannya karena hanya akan menimbulkan kemarahan dari masyarakat pribumi. Posisi mereka juga seringkali dilema, berada diantara mengakumulasi kekayaan atau memenuhi kewajiban sosial seperti membayar iuran sosial dan ritual pada lingkungan dia tinggal. Kegalauan ini disebut oleh seorang sosiolog Jerman, Hans Dieter Ever sebagai ‘trader’s dilemma’ atau dilema pedagang.

Tidak mengherankan jika seringkali pedagang besar merangkap peminjam uang mengekslusi dirinya dari komunitas yang ia pinjami. Itulah mengapa, para pedagang besar dari luar, seperti etnis Cina atau para pedagang Bugis di Indonesia timur misalnya, melakukan eksklusi sosial dengan cara tidak tinggal bersama dalam satu kampung dengan penerima hutang. Eksklusi sosial tidak sepenuhnya buruk bagi etnis pemberi hutang karena hal tersebut justru memudahkan mereka untuk tidak sungkan-sungkan menagih uang dari peminjam yang bukan saudaranya sendiri. Hal ini berbeda dengan orang yang meminjamkan uang kepada saudara atau tetangga sendiri. Selain tidak tega menggunakan bunga, terkadang peminjam justru segan untuk menagih hutang kembali. Ini salah satu alasan pula mengapa pemerintah kolonial memudahkan relasi sosial dengan cara memisah-misah ras dan etnis yang sebenarnya juga memisahkan pola mata pencaharian mereka. Para pedagang etnis Cina mempunyai residensi yang berbeda dengan masyarakat lokal dan para elit pribumi yang menguasai ranah birokrasi. Pola seperti ini sebenarnya sudah lama terjadi. Shakespeare, dalam tulisannya, Merchant of Venice menggambarkan sejak abad pertengahan Venice adalah kota dagang di Italia yang memisahkan para pedagang Yahudi ke dalam ghetto (perkampungan) Vecchio. Meskipun demikian, klasifikasi residen memudahkan masyarakat lokal mengekspresikan kebencian mereka pada kantong-kantong pedagang Yahudi yang dianggap menyebabkan krisis ekonomi dan kemiskinan akibat bunga hutang. Demikian pula, di Indonesia terdapat sejarah panjang perisakan dan pembakaran terhadap toko-toko etnis Cina, mulai dari Makasar, Surakarta, Tasikmalaya, hingga Jakarta. Hal ini menyebabkan pedagang etnis Cina sebenarnya dalam kondisi yang rentan secara sosial karena mereka berulang kali harus menyelamatkan properti dan aset-asetnya dari kemarahan dan penjarahan etnis mayoritas. Di Maluku, pasca konflik ada banyak pedagang Cina di kota Ambon, Masohi dan Ternate pada akhirnya memindahkan usaha dimana mereka merasa aman, seperti Surabaya, Manado, kota-kota di Papua dan Dobo di  Maluku Tenggara.

J.S Furnivall, sejarawan yang melakukan penelitian tentang petani Burma adalah contoh ekstrim dimana para petani pada akhirnya kehilangan tanahnya akibat ketidakmampuan mereka membayar hutang kepada penyedia hutang (chettiar) yang merupakan keturunan dari India bagian selatan. Jumlah chettiar di tahun 1880 dan seterusnya yang memiliki tanah, secara mengejutkan meningkat dan menggeser kepemilikan tanah oleh petani. Hampir semua petani tidak dapat menghindari hutang, sebagaimana ia juga terintegrasi menggunakan uang dalam kehidupan sehari-harinya. Tidak heran jika menengok sejarah penjarahan dan kekerasan para petani muncul sebagai akibat terlilit hutang dan perasaan dendam mendalam terhadap kreditor dan pedagang.

Serangan terhadap pemberi hutang tidak saja karena sifat hutang itu sendiri, namun si pemberi hutang mempunyai jarak sosial dengan penerima hutang. Pemberi hutang mempunyai latar belakang etnis dan agama yang berbeda dengan penerima hutang. Demikian pula, pemilik toko memiliki latar belakang suku bangsa yang berbeda dengan pembelinya. Keterbedaan identitas ini melengkapi dilema kebencian pada sifat hutang yang selalu berbunga. Sifat hutang dan perbedaan identitas menjadi sumber kecurigaan orang Indonesia saat ini terhadap “Cina” “Asing” “Hutang luar negeri”. Kecurigaan dan ketakutan terhadap unsur-unsur karena ia telah tumbuh lama di pedesaan. Momen politik saat ini seperti mengingatkan masyarakat Indonesia terhadap kebencian mereka yang telah lama tertanam sejak masa pemerintahan kolonial. Ia seperti muncul kembali ketika melihat kondisi ketimpangan ekonomi pada saat ini, yang parahnya digunakan oleh pemimpin-pemimpin demagog populis untuk meraih kekuasaan.

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s