Berikan Ikan, bukan Kailnya

Bagi hasil adalah hak dasar bagi setiap Warga Negara agar mereka dapat hidup dengan layak. Warga Negara adalah seperti pemilik rumah, di mana setiap orang yang ada di dalam rumah mempunyai hak yang sama. Jika ada orang yang kelaparan dalam rumah, maka pasti ada ketidakadilan di dalam rumah tersebut. Dengan demikian hak terpenting menjadi warga Negara adalah permasalahan mendapatkan bagi hasil dari sumber daya alam dan akses-akses kesejahteraan yang didapat dari laba Negara, misalkan pertambangan.

ONB7CKUPHA4C7LGW2VL6MMNENA

Di buku ini, James Ferguson mengangkat beberapa kasus bagi hasil di Afrika Selatan, Zimbabwe, Lesotho, Botswana dan Namibia. Sistem redistribusi langsung (melalui uang kas) dan tidak langsung (pendidikan, perumahan layak, sanitasi dan kesehatan) merupakan dua cara dalam mencari jalan alternatif dibanding nasionalisasi semua perusahaan tambang yang berujung pada populisme politik.

Bagi Hasil dalam Perdebatan Antropologi Ekonomi

James Ferguson adalah antropolog yang telah berkecimpung dalam meneliti kasus pembangunan di negara-negara Afrika bagian selatan. Baginya, sistem redistribusi sosial bukan sebagai pemberian, amal, bantuan sosial, atau dana, namun lebih kepada sebagai hak dasar yang patut dibagikan (the rightful share). Pembagian bukan bersifat dari atas ke bawah melainkan setara, seperti dalam sebuah distribusi laba atau dividen perusahaan kepada para penanam saham. Demikian pula, setiap warga Negara adalah seperti penanam saham dalam perusahaan, karena itu mereka mempunyai hak (entitlement) untuk mendapatkan bagi hasil kekayaan, dan bukan bersifat bantuan atau kebaikan dari pemilik pertambangan.

James Ferguson berbicara tentang hak bagi hasil (a rightful share) yang juga merupakan kritik terhadap karya klasik seorang sosialis sekaligus sosiolog, Marcel Mauss, The Gift: Forms and Exchange in Archaic Societies (1967), Ferguson tidak melihat Gift dalam konsep Marcel Mauss sebagai pemberian. Melainkan ia bersifat “kredit”. Dengan kata lain, pemberian adalah kebaikan yang patut dibalas. Ia sebenarnya rupa lain dari sistem hutang. Selain itu, tiga urutan proses: memberi, menerima dan membayar kembali (to give, to receive and to repay) dalam pandangan Mauss sebenarnya bias pada interaksi yang bersifat paternalistik, karena si pemberi adalah dari kalangan lebih berpunya, sehingga ia menciptakan perputaran hutang.

Bagi hasil (sharing) telah menjadi kata kunci penting dalam ilmu humaniora. Contoh kasus etnografi klasik dari antropolog Inggris, Bronisław Malinowski menunjukkan bahwa ada jenis pemberian (gift) yang mempunyai aset nilai untuk dialokasikan untuk orang-orang yang berhak mendapatkan akses tersebut. Masyarakat yang berburu mengalokasikan sepersekian persen hasil daging tangkapannya untuk kepentingan kolektif dalam satu “kompleks rumah” karena masing-masing pemburu terhubung secara kerabat dengan rumah-rumah tersebut. Dalam kepemilikan bersama, daging tersebut dibagi ke dalam bagian-bagian struktur kerabat anggota rumah sehingga tujuan akhirnya adalah menjadikanya sebagai kepemilikan kolektif. Di beberapa gambaran etnografis seperti di Maluku, pola dividen ini juga dilakukan, dimana pembagian hasil didasarkan pada sistem mata rumah atau kerabat satu marga.

Berangkat dari ide berbagi pada masyarakat non market ini, sudah seharusnya Negara membagikan “daging hasil tangkapan” ke anggota rumah (warganegara) karena baik korporasi dan anggota rumah sama-sama tinggal dengan menggunakan properti. Pertanyaan selanjutnya adalah adalah siapa yang berhak mendapatkan hasil berbagi tersebut (the rightful owner), dan berapa dividen yang harus dibagikan?

Ferguson memfokuskan risetnya pada warganegara yang mendapatkan haknya dari hasil kekayaan ekstraksi mineral dan minyak bumi mengingat bahwa nilai yang terkandung di dalam tanah memang berkaitan dengan kondisi alam yang terberi dan didapatkan tanpa melalui proses mekanisme seperti dalam pertanian.

Meminjam istilah Karl Marx, penambangan minyak bersifat constant capital, di mana sistem produksi pertambangan tidak ditentukan oleh jumlah tenaga kerja dalam meningkatkan produksi, melainkan oleh modal non-manusia, seperti tanah dan sumber daya dalam perut bumi. Sedangkan dalam model variable capital, seperti pabrik tekstil misalnya, jumlah produksi lebih ditentukan oleh tenaga kerja. Karena itu, yang paling berhak mendapatkan hak bagi hasil adalah warganegara, selain buruh yang bekerja di dalam pabrik tersebut. Dengan demikian, bagi hasil tidak hanya permasalahan pemerataan hasil eksplorasi kekayaan, tapi juga juga sekaligus mengusung identitas politik warga Negara (citizenship) sebagai pemilik dari semua hasil alam yang ada di negara tersebut. Setiap warga Negara berhak memilik redistribusi penambangan (common ownership).Warganegara berhak mendapatkan hak bagi hasil bukan karena mereka pekerja atau buruh tapi lebih karena mereka adalah warganegara.

Alokasi yang tepat terhadap bagi hasil tentu saja dialokasikan kepada dalam istilah Marx adalah warga “lumpen proletar” yang paling merasakan keterpinggiran karena berbagai investasi pembangunan. Dengan kata lain, sistem bagi hasil adalah nilai yang dibagikan akibat berbagai resiko yang muncul ketika investasi tambang, perkebunan monocrop  dilakukan. Hak bagi hasil merupakan sistem yang tidak sepenuhnya non-pasar dan pasar, karena didasarkan pada hak asasi warga secara kolektif untuk mendapatkan nilai lebih dari modal yang ditanam.

Maka dari itu, harapan dari bagi hasil adalah dapat ditemukannya sistem baru sosialisme dan juga sistem baru identitas nasional yang teridentifikasikan dalam sistem politik redistribusi ini. Harapan dari model bagi hasil ini adalah munculnya sistem politik dan budaya baru (emerging cultures) yang bukan menggunakan logika kapitalisme dan bukan pula menggunakan sistem sosialisme model lama abad 20. Kunci akhir dari tujuan bagi hasil adalah kepemilikan kolektivitas. Sistem bagi hasil juga merupakan jawaban praktis terhadap permintaan nasionalisasi yang selama ini digemborkan oleh sayap ultra nasionalis populis kanan seperti Julius Milema di Afrika Selatan.

Dalam pandangannya mengenai The Rightful Share, James Ferguson melangkah lebih dari argumen David Harvey yang melihat bahwa kapitalisme merupakan perpanjangan tangan dari akumulasi primitif yang mengubah semua subjek benda menjadi kekayaan privat. Ferguson meletakkan pandangan berbeda karena permasalahan bukan di akumulasi primitif modal melainkan bagaimana mengalokasikan akumulasi kekayaan tesebut dengan tepat guna. Ferguson mengacu pada Peter Kropotkin, salah seorang anarko komunis yang tidak melihat permasalahan pada akumulasi kapitalisme dan relasi antara buruh dan produksi, melainkan bagaimana kekayaan dari hasil akumulasi kapitalisme tersebut didistribusikan secara tepat dan adil. Jika Karl Marx melihat dari mana nilai (value) didapat dan kemudian didistribusikan, Marx melihatnya ada di kapitalis pemilik pabrik, sedangkan pada kasus Negara-negara di Afrika bagian selatan, demikian juga mirip dengan di Indonesia, rasio pekerja masyarakat pribumi di pertambangan sangatlah kecil proporsinya jika dibanding dengan angka produktif usia klas pekerja secara keseluruhan dan populasi warga di sekitar pertambangan.

Sedangkan Kropotkin melihat asal-usul nilai bukan dilihat dari perputaran roda ekonomi dalam pabrik melainkan yang terjadi keseluruhan sejarah umat manusia yang datang ratusan tahun ke tanah-tanah di sekitar pertambangan, perkebunan, dan kemudian secara sui generis menjadi warganegara. Dengan demikian, orang mempunyai hak berdasarkan sejarah hidupnya dan keluarganya yang panjang. Relasi sosial ini tentu berbeda dengan pandangan Marx yang melihat bahwa relasi sosial yang terjadi di pabrik semata dan relasi tersebut terjadi tidak dalam kurun waktu sejarah yang panjang.

Kritik dan Harapan akan The Rightful Share (Hak Bagi Hasil)

Sistem hak bagi hasil masih perlu pengembangan jika hendak diterapkan di Indonesia. Pertama, model sistem hak bagi hasil ini memang cenderung dijalankan dalam Negara-negara Welfare State, semacam di Afrika bagian selatan dan juga di Eropa dengan polanya masing-masing yang berbeda. Di Afrika Selatan misalnya, sistem bagi hasil telah diterapkan selama masa pemerintahan Apartheid. Meski sistem aparthaeid telah roboh, orang masih terbiasa mendapatkan dana dari bagi hasil pertambangan. Redistribusi kekayaan dalam bentuk pemberian uang kas untuk pensiunan, perempuan, kaum difabel, dan bantuan biaya kebutuhan pendidikan anak.

Bantuan sosial dalam bentuk redistribusi ini sangatlah signifikan bagi masyarakat buruh. Sistem di Afrika Selatan ini juga membantu model sistem kesejahteraan (welfare system) di Eropa di mana makna “bantuan sosial” lebih banyak diberikan dalam bentuk uang kas, dibandingkan alat produksi (ternak, mesin) atau subsidi tak langsung (pendidikan, kesehatan). Namun dalam pandangan Marxisme Strukturalis, pendekatan redistribusi bagi hasil ini tidak mengubah struktur masyarakat yang ada karena bagi hasil tetap menempatkan masyarakat miskin untuk tidak mengalami mobilitas sosial secara struktural, karena ukuran sistem bagi hasil cenderung hanya diberikan sampai pada tahap pemenuhan kebutuhan subsisten. Karena itu, kaum Marxis mengkritik bahwa sistem bagi hasil tidak hanya bersifat “tidak anti kapitalisme” namun juga tetap tidak menghilangkan jarak dan struktur antara masyarakat miskin dan kaya.

Kritik kedua, di beberapa Negara kesejahteraan, pemberian dalam bentuk uang kas memang lebih manjur dibanding bagi hasil dalam bentuk barang, seperti ternak, atau subsidi tak langsung. Namun demikian, pendekatan bagi hasil tidak melihat kemana uang dialokasikan oleh masyarakat yang mendapatkan haknya. Apakah uang tersebut digunakan untuk membeli alkohol, rokok atau narkotika atau barang-barang konsumsi yang tidak produktif. Namun demikian kritik kedua ini cenderung meletakkan ketidakpercayaan terhadap kedewasaan warganegara dalam mengelola keuangan rumah tangga mereka

Kritik ketiga adalah pada skala penerapan. Pola redistribusi kekayaan terhambat oleh jaringan korupsi yang akut di kalangan birokrat provinsi dan tingkat di bawahnya. Di sinilah dituntut untuk menguatkan masyarakat sipilnya dalam mengawasi redistribusi ekonomi.

 

Terlepas dari tiga kritik utama diatas, redistribusi Negara untuk bantuan sosial akan semakin tidak terhindarkan ke depannya. Pandemi covid 19 dan krisis ekonomi yang mengikutinya akan memaksa pemerintah mengubah koordinat politiknya agar lebih menggelontorkan bantuan sosial, yang memang adalah hak sepenuhnya warganegara.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s